Berita Politik Indonesia
Berita Politik Indonesia

Ikuti terus berita politik Indonesia yang saat ini dilakukan dari Anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia beliau Nurmansyah E. Tanjung, dia menuntut BPJS Ketenagakerjaan melaporkan rician aliran investasi dengan transparan. Menurutnya, transparansi dalam Badan BPJS Ketenagakerjaan adalah amanat dari undang-undang, jadi sudah selayaknya energi di hadapan publik. Hal ini dia tegaskan membuat Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 DPR Republik Indonesia bersama Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang dimana juga dihadiri beliau Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senayan Jakarta, pada hari Selasa. Yang telah diberitanya sudah dimuat di matamatapolitik.com.

Berita Politik Indonesia
Berita Politik Indonesia

“Saya berkeinginan bicara investasi, karena ini adalah BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai badan penyelenggaraan sosial yang harus memberikan laporan secara transparan,” ucap Nurmansyah. Ia mengisyaratkan, beberapa kali dapat informasi dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, sesungguhnya Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan sedikit menutup-nutupi memberikan data dan informasi kepada Dewan BPJS KT yang terkait dengan yang masuk. “Kami adalah yang paling penting untuk deposito di bank, apa saja yang diinvestasikan. ini apa saja, ”tanya legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Saudara Nurmansyah dan juga Presiden Komisi 10 DPR RI memberikan rincian laporan investasi BPJS Ketenagakerjaan, guna Komisi 10 DPR RI untuk mengetahui persisnya investasi. Anggota legislator dapil Jawa Barat, itu adalah kunci BPJS Ketenagakerjaan dalam investasi. “Pimpinan saya juga mengusulkan, agar kita bisa tahu tampilan booknya. tahu, berapa jumlah yang sebenarnya diinvestasikan. Di mana saja tempatnya, berapa pendapatan bulanan investasi. Sampai kita mendapatkan informasi yang benar dan nyata, ”terang beliau Nurmansyah kepada Pimpinan Komisi 10 DPR Republik Indonesia.

Ia juga menambahkan perihal pada masyarakat dalam hal BPJS Ketenagakerjaan yang masih sangat rendah peminatnya. “Itu telah kami buktikan di beberapa sosialisasi perihal BPJS Ketenagakerjaan. Hampir juga bisa dikatakan 80 persen masyarakat Indonesia kita belum paham akan hal BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini berbicara perihal BPJS Ketenagakerjaan, yang mereka tanyakan adalah soal BPJS Kesehatan, “ungkapan Nurmansyah. Berita Politik Indonesia untuk orang-orang mengenai sosial dari lembaga BPJS Ketenagakerjaan juga dimuat dalam laman matamatapolitik.com. Masyarakat luas dapat mengetahui perkembangannya secara berkala.