Berita Politik Indonesia
Berita Politik Indonesia

Ikuti terus Berita Politik Indonesia yang saat ini datang dari Anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia beliau Nurmansyah E. Tanjung, dia menuntut BPJS Ketenagakerjaan melaporkan rician aliran investasi dengan transparan. Menurutnya transparansi investasi ini dalam lembaga BPJS Ketenagakerjaan adalah amanat dari undang-undang, jadi sudah selayaknya dipublikasikan di hadapan publik. Hal ini dia tegaskan ketika Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 DPR Republik Indonesia bersama Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang dimana juga dihadiri beliau Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senayan Jakarta, pada hari Selasa. Yang telah diberitanya sudah dimuat di matamatapolitik.com.

Berita Politik Indonesia
Berita Politik Indonesia

“Saya berkeinginan bicara investasi, sebab ini uang masuk terus dan Berdasarkan undang-undang ini BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai badan penyelenggara jaminan sosial yang harus memberikan laporan secara transparan,” ucap Nurmansyah. Ia mengisyaratkan, beberapa kali dapat informasi dari Dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan, sesungguhnya Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan sedikit menutup-nutupi ketika memberikan data serta informasi ke Dewan pengawas BPJS KT terkait alokasi investasi yang masuk. “Kita menginginkan tahu rincian investasi ke deposito di bank, apa saja yang diinvestasikan. Berapa jumlah pendapatan investasi. Serta Kemudian di saham perusahaan ini apa saja,” tanya legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Saudara Nurmansyah juga mengusulkan supaya Komisi 10 DPR RI diberikan laporan detail investasi BPJS Ketenagakerjaan, guna Komisi 10 DPR RI mengetahui persis pengelolaan investasi. pendapat legislator dapil Jawa Barat, itu adalah kunci BPJS Ketenagakerjaan dalam investasi. “Pimpinan saya juga mengusulkan, guna kalangan terbatas kita ingin tahu look booknya. supaya kita tahu, berapa jumlah yang sebenarnya diinvestasikan. Di mana saja tempatnya, berapa pendapatan bulanan investasi. Sampai kita mendapatkan informasi tersebut yang benar dan real,” usulan beliau Nurmansyah kepada Pimpinan Komisi 10 DPR Republik Indonesia.

Beliau juga menambahkan perihal persepsi masyarakat dalam hal BPJS Ketenagakerjaan yang masih sangat rendah peminatnya. “Itu telah kita buktikan di beberapa sosialisasi perihal BPJS Ketenagakerjaan. Hampir juga bisa dikatakan 80 persen masyarakat Indonesia kita belum paham akan hal BPJS Ketenagakerjaan. Saat kita berbicara perihal BPJS Ketenagakerjaan, yang mereka tanyakan adalah soal BPJS Kesehatan,” ungkapan Nurmansyah. Berita Politik Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat tentang jaminan social dari lembaga BPJS Ketenagakerjaan juga dimuat dalam laman matamatapolitik.com. sehingga masyarakat luas bisa mengetahui perkembangannya secara berkala.